Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi masih menyisakan berbagai tantangan yang harus diselesaikan. Anak-anak dan perempuan di Indonesia menempati posisi teratas dari jumlah penduduk miskin yang ada. Bahkan jumlah perempuan dan anak-anak miskin semakin meningkat setiap tahunnya. Berita dan analisis di Jawa Timur menunjukkan ketimpangan gender masih terasa di dunia kerja dan bisnis, meski perempuan berkontribusi besar di sektor informal dan UMKM, mereka kurang terwakili di posisi pengambilan keputusan dan menghadapi hambatan struktural seperti upah lebih rendah dan beban ganda kerja domestik.
Di Surabaya tampak beberapa ketidaksetaraan gender, seperti partisipasi kerja perempuan yang lebih rendah, feminisasi kemiskinan di kota, hingga kekerasan dan penelantaran ekonomi terhadap perempuan dalam rumah tangga. Di sisi lain, banyak perempuan terjun ke sektor UMKM namun masih menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan perlindungan sosial. Berdasarkan data Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) tingkat kecamatan di Surabaya, mayoritas pelaku UMKM aktif adalah perempuan—mencapai sekitar 75%, sementara laki-laki hanya sekitar 25% di salah satu kecamatan. Meskipun demikian, usaha yang dijalankan perempuan umumnya masih berada pada skala kecil, bersifat rentan, serta menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan formal.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan Dinas UMKM dapat bekerja sama dengan bank/lembaga keuangan membuat skema kredit mikro berbunga rendah, khusus UMKM perempuan, disertai pendampingan penggunaan dana agar tidak terjebak utang konsumtif. Contohnya di GBS Kecamatan Sambikerep, pelaku UMKM perempuan mendapatkan fasilitasi pendampingan agar usaha naik kelas (administrasi keuangan, pengemasan, legalitas, izin PIRT/halal). Selain itu, pemerintah kota dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dapat membuat agenda rutin bazar/pameran produk UMKM perempuan di balai kota dan taman kota untuk membuka akses pasar lebih luas.
