Pada hari ini Selasa, 23 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Sawunggaling telah berlangsung acara Sosialisasi Perwali no. 32 Tahun 2024 dan Pemenuhan Kewajiban Suami Pasca Perceraian Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional 2024 Kota Surabaya Anak Terlindungi – Indonesia Maju “Suara Anak Membangun Bangsa”.
Acara dibuka langsung oleh Kepala DP3PPKB Kota Surabaya Ibu Dra. Ida Widayati, M.M yang mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat harus bekerjasama agar perkawinan anak ini bisa diberantas karena memang pada usia anak tugas mereka hanyalah bermain dan belajar bukan untuk berumahtangga. Sosialisasi kali ini diisi oleh para narasumber hebat :
1. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H ; membawakan materi Peraturan Walikota no. 32 tahun 2024 tentang pencegahan perkawinan anak dan alur pengajuan dispensasi kawin
2. Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H ; membawakan materi Upaya Pengadilan Agama dalam Menekan Angka Perkawinan Anak dan Upaya Untuk Pemenuhan Hak Istri dan Anak Hasil Perceraian
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya ; membawakan materi Aplikasi SSW Alfa untuk Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; membawakan materi Pemblokiran Administrasi Kependudukan untuk Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pasca Perceraian kepada Istri dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Nanang A. Chanan, S.Sos ; membawakan materi Dampak Negatif Perkawinan Usia Anak dan Penelantaran Ekonomi Pasca Perceraian
6. dr. Rizki, Sp.OG ; membawakan materi Dampak Negatif Perkawinan Anak Dari Sisi Kesehatan
Acara dimoderatori oleh Ibu Dita Amalia, S.Sos., M.Psi. Turut hadir Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Ibu Thussy Apriliyandari, S.E., M.PSDM yang menjelaskan tentang bagaimana proses Kelas Calon Pengantin diadakan. Acara diakhiri dengan foto bersama antara narasumber dengan para peserta.
Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu : nafkah mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah tersebut ditentukan baik jenis dan besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Sedangkan bagi anak, hak yang dimiliki antara lain pemeliharaan, pengasuhan, serta pendidikan.
Sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan penandaan atau pemblokiran administrasi kependudukan bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak agar hak-hak mereka terpenuhi setelah perceraian terjadi.
PUSPAGA SURABAYA
Inspirasi Keluarga Berkualitas
